Makalah Sejarah Orde Baru - Download Makalah Gratis File Docx
PENDAHULUAN
A. Latar
Belakang
Kata
sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun yang berarti pohon, artinya sebuah
pohon yang terus berkembang dari tingkat yang sederhana ke tingkat yang lebih
kompleks atau lebih maju.
Dalam bahasa
Inggris, kata sejarah (history) berarti masa lampau umat
manusia. Dalam bahasa Jerman, kata sejarah (geschicht) berarti sesuatu yang
telah terjadi. Dalam Kamus
Umum Bahasa Indonesia
yang ditulis oleh W.J.S.
***
Download Makalah Sejarah Orde Baru
***
Poerwadaraminta menyebutkan bahwa sejarah mengandung
tiga pengertian sebagai berikut:
1. Sejarah
berarti silsilah atau asal usul.
2. Sejarah
berarti kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau.
3. Sejarah
berarti ilmu, pengetahuan, cerita pelajaran tentang kejadian atau peristiwa
yang benar-benar terjadi pada masa lampau.
Dalam
kata lain sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala
peristiwa atau kejadian yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan
umat manusia. Dalam kehidupan manusia, peristiwa sejarah merupakan suatu
peristiwa yang abadi, unik, dan penting.
B.
Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah Sejarah Orde Baru?
2. Apa saja Dampak Positif Dari Kebijakan Pemerintah Pada
Masa Orde Baru?
3. Apa saja Penyimpangan Kebijakan Pada Masa Orde Baru?
C. Tujuan Makalah
Agar pembaca dan penulis
bisa mengegetahui lebih dalam tentang sejarah Orde baru begitu juga dampaknya
bagi indonesia
BAB II
PEMBAHASAN
A. Sejarah
Orde Baru (1966-1998)
Orde Baru
adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru
menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru
hadir dengan semangat "koreksi total" atas penyimpangan yang
dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama.
Orde
Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat
meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela di negara ini. Selain
itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar.
Masa Jabatan Presiden Suharto
Pada 1968, MPR secara
resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia
kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan1998.
Politik
Presiden Soeharto memulai "Orde Baru" dalam dunia politik Indonesia
dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan
yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya.
Salah
satu kebijakan pertama yang dilakukannya adalah mendaftarkan Indonesia menjadi
anggota PBB lagi. Indonesia pada tanggal 19
September 1966 mengumumkan bahwa Indonesia
"bermaksud untuk melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan
partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB", dan menjadi anggota PBB kembali
pada tanggal 28 September 1966, tepat 16 tahun setelah Indonesia
diterima pertama kalinya.
Pada
tahap awal, Soeharto menarik garis yang sangat tegas. Orde Lama atau Orde Baru.
Pengucilan politik - di Eropa
Timur sering disebut lustrasi - dilakukan terhadap orang-orang yang
terkait denganPartai Komunis Indonesia. Sanksi kriminal dilakukan dengan
menggelar Mahkamah Militer Luar
Biasauntuk mengadili pihak yang dikonstruksikan Soeharto sebagai pemberontak.
Pengadilan digelar dan sebagian dari mereka yang terlibat "dibuang"
ke Pulau Buru.
Sanksi
nonkriminal diberlakukan dengan pengucilan politik melalui pembuatan aturan
administratif. Instrumen penelitian khusus diterapkan untuk menyeleksi kekuatan
lama ikut dalam gerbong Orde Baru. KTP ditandai ET (eks tapol).
Orde
Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan
menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer
namun dengan nasihat dari ahli ekonomi didikan Barat. DPR dan MPR tidak
berfungsi secara efektif. Anggotanya bahkan seringkali dipilih dari kalangan
militer, khususnya mereka yang dekat dengan Cendana.
Hal ini mengakibatkan aspirasi rakyat sering kurang didengar oleh pusat.
Pembagian PAD juga kurang adil karena 70% dari PAD tiap
provinsi tiap tahunnya harus disetor kepada Jakarta,
sehingga melebarkan jurang pembangunan antara pusat dan daerah.
Soeharto
siap dengan konsep pembangunan yang diadopsi dari seminar Seskoad II 1966 dan konsep akselerasi
pembangunan II yang diusung Ali
Moertopo. Soeharto merestrukturisasi politik dan ekonomi dengan dwitujuan, bisa
tercapainya stabilitas politik pada satu sisi dan pertumbuhan ekonomi di pihak
lain. Dengan ditopang kekuatan Golkar, TNI, dan lembaga pemikir serta
dukungan kapital internasional, Soeharto mampu menciptakan sistem politik
dengan tingkat kestabilan politik yang tinggi.
Eksploitasi
sumber daya Selama masa pemerintahannya, kebijakan-kebijakan ini, dan
pengeksploitasian sumber daya
alam secara besar-besaran
menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar namun tidak merata di Indonesia.
Contohnya, jumlah orang yang kelaparandikurangi
dengan besar pada tahun 1970-an dan 1980-an.
Warga
Tionghoa Warga keturunan Tionghoa juga dilarang berekspresi. Sejak tahun
1967, warga keturunan dianggap sebagai warga negara asing di Indonesia dan
kedudukannya berada di bawah warga pribumi,
yang secara tidak langsung juga menghapus hak-hak asasi mereka. Kesenian barongsai secara terbuka, perayaan hari raya Imlek, dan pemakaian Bahasa Mandarin dilarang, meski kemudian hal ini
diperjuangkan oleh komunitas Tionghoa Indonesia terutama dari komunitas
pengobatan Tionghoa tradisional karena pelarangan sama sekali akan berdampak
pada resep obat yang mereka buat yang hanya bisa ditulis dengan bahasa
Mandarin. Mereka pergi hingga ke Mahkamah Agung dan akhirnya Jaksa Agung
Indonesia waktu itu memberi izin dengan catatan bahwa Tionghoa Indonesia
berjanji tidak menghimpun kekuatan untuk memberontak dan menggulingkan
pemerintahan Indonesia.
Satu-satunya
surat kabar berbahasa Mandarin yang diizinkan terbit adalah Harian Indonesia yang sebagian artikelnya ditulis dalam
bahasa Indonesia. Harian ini dikelola dan diawasi oleh militer Indonesia dalam
hal ini adalah ABRI meski beberapa orang Tionghoa
Indonesia bekerja juga di sana. Agama tradisional Tionghoa dilarang. Akibatnya agama Konghucu kehilangan pengakuan pemerintah.
Pemerintah
Orde Baru berdalih bahwa warga Tionghoa yang populasinya ketika itu mencapai
kurang lebih 5 juta dari keseluruhan rakyat Indonesia dikhawatirkan akan
menyebarkan pengaruh komunisme di Tanah Air. Padahal, kenyataan
berkata bahwa kebanyakan dari mereka berprofesi sebagai pedagang, yang tentu
bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh komunisme, yang sangat
mengharamkan perdagangan dilakukan.
Konflik
Perpecahan Pasca Orde Baru Di masa Orde Baru pemerintah sangat mengutamakan
persatuan bangsa Indonesia. Setiap hari media massa seperti radio dan televisi
mendengungkan slogan "persatuan dan kesatuan bangsa". Salah satu cara
yang dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan transmigrasi dari daerah
yang padat penduduknya seperti Jawa, Bali dan Madura ke luar Jawa, terutama ke
Kalimantan, Sulawesi, Timor Timur, dan Irian Jaya. Namun dampak negatif yang
tidak diperhitungkan dari program ini adalah terjadinya marjinalisasi terhadap
penduduk setempat dan kecemburuan terhadap penduduk pendatang yang banyak
mendapatkan bantuan pemerintah. Muncul tuduhan bahwa program transmigrasi sama
dengan jawanisasi yang sentimen anti-Jawa di berbagai daerah, meskipun tidak
semua transmigran itu orang Jawa.
Pada
awal Era Reformasi konflik laten ini meledak menjadi
terbuka antara lain dalam bentuk konflik
Ambon dan konflik Madura-Dayak di Kalimantan. Sementara itu gejolak di Papua yang dipicu oleh rasa diperlakukan
tidak adil dalam pembagian keuntungan pengelolaan sumber alamnya, juga
diperkuat oleh ketidaksukaan terhadap para transmigran.
B.
Dampak Positif Dari Kebijakan Pemerintah Pada Masa Orde Baru
Dampak positif dari kebijakan pemerintah pada
masa Orde Baru yang masih dirasakan hingga sekarang antara lain sebagai berikut
:
1.
Kebijakan bidang politik dalam negeri
- Membuat consensus nasional untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
- Penyederhanaan partai politik.
- Pemasyarakatan pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila (P4) presiden Soeharto mengemukakan gagasan ekaprasetia pancakarsa pada tanggal 12 april 1976 dan gagasan tersebut ditetapkan sebagai ketetapan MPR dalam sidang umum tahun 1978 dan dalam sidang umum tahun 1978 dan sejak itu secara menyeluruh pada semua lapisan masyarakat melaksanakan penataran P4.
2.
Kebijakan bidang politik luar negeri
- Secara resmi indonesia kembali menjadi anggota PBB sejak tanggal 28 Desember 1966.
- Pemerintah Indonesia menyampaikan nota pengakuan terhadap Republik Singapura pada tanggal 2 juni 966 kepada perdana menteri Lee Kuan Yew.
- Menjalin kembali hubungan baik dengan negara–negara tetangga SEPERTI pemulihan hubungan Indonesia-Malayasia oleh Adam Malik dan Tun Abdul Razak di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 1966.
- Indonesia menjadi pemprakarsa organisasi ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967.
3.
Kebijakan di bidang ekonomi
Presiden Soeharto menangani masalah ekonomi
dengan mencanangkan program pembangunan yang dilakukan secara bertahap yaitu
jangka panjang 25-30 tahun dan jangka
pendek 5 tahun atau disebut PELITA (Pembangunan Lima Tahun). Pedoman
pembangunan adalah TRILOGI pembangunan.
- Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).
- Swasembada beras.
- Menerapkan anggaran belanja berimbang (balanced budget). Fungsinya adalah untuk mengurangi salah satu penyebab terjadinya inflasi.
- Menerapkan kebijakan untuk mengekang proses ekspansi kredit bagi usaha-usaha sektor produktif, seperti sector pangan, ekspor, prasarana dan industri.
- Menerapkan kebijakan penundaan pembayaran utang luar negeri (re-scheduling), serta berusaha untuk mendapatkan pembiayaan atau kredit luar negeri baru.
- Menerapkan kebijakan penanaman modal asing untuk membuka kesempatan bagi investor luar negeri untuk turut serta dalam pasar dan perekonomian Indonesia.
- Penerbitan anggaran pendapatan belanja Negara (APBN) yang dinilai sebagai salah satu sumber utama terjadinya hiperinflasi.
- Penjadwalan kembali kewajiban membayar hutang-hutang luar negeri (debt rescheduling) yang lewat batas waktunya dan mengusahakan penundaan pembayarannya ,diikuti dengan pencarian kredit baru dengan syarat-syarat lebih lunak untuk pembiayaan pembangunan .
4.
Kebijakan bidang pertanian
Modernisasi pada masa orde baru dikenal dengan
nama Revolusi Hijau. Dan revolusi ini mengubah cara bercocok tanam dari
tradisional ke modern. Pemerintah menggalakan revolusi produksi biji-bijian
dari hasil penemuan-penemuan ilmiah berupa benih unggul baru dari berbagai
varitas, gandum, padi, dan jagung yang mengakibatkan tingginya hasil panen komoditas
tersebut. Upaya yang dilakukan pemerintah dibidang pertanian adalah :
- Intensifikasi yang dikenal dengan pancausaha tani, meliputi pemilihan bibit unggul, pengolahan tanah yang baik, pemupukan, irigasi dan pemberantasan hama.
- Ekstensifikasi yaitu memperluas lahan tanah yang dapat ditanami dengan pembukaan lahan-lahan baru. Mengubah lahan tandus menjadi lahan yang dapat ditanami dan membuka hutan.
- Diversifikasi yaitu usaha penganekaragamaan jenis tanaman pada suatu lahan pertanian melalui system tumpang sari, usaha ini menguntungkan untuk mencegah kegagalan panen pokok.
- Membentuk BUUD(Badan Usaha Unit Desa) untuk pengadaan pangan dan menyalurkan sarana produksi pertanian (Pupuk, benih, dan obat-obatan). Yang kini menjadi KUD (Koperasi Unit Desa). Teknologi pertanian serta koperasi tersebut dapat mensejahterakan rakyat yang manfaatnya terasa sampai jaman sekarang.
5.
Kebijakan bidang Pendidikan
Pembangunan
Sekolah Dasar (SD Inpres).
Pembangunan
SD sejak jaman Soeharto hingga kini masih terasa manfaatnya dan diikuti pula
oleh peningkatan jumlah guru SD.
Soeharto
menyatakan bahwa seluruh anak Indonesia berusia 7-12 tahun wajib untuk
mendapatkan pendidikan dasar 6 tahun (SD). Sehingga sampai sekarang kita telah
merasakan wajib belajar 12 tahun (Sampai SLTA), kemudian kita juga mendapatkan
manfaat dari program wajib belajar tersebut.
Program
Kejar merupakan program pengenalan huruf dan angka bagi kelompok masyarakat
buta huruf yang berusia 10-45 tahun. Tutor atau pembimbing setiap kelompok
adalah masyarakat yang telah dapat membaca, menulis dan berhitung dengan
pendidikan minimal Sekolah Dasar.
6.
Kebijakan bidang kesehatan
Kebijakan bidang kesehatan yang masih terasa manfaatnya antara lain :
Pada
masa orde baru dilaksanakan program untuk pengendalian pertumbuhan penduduk
yang dikenal dengan Keluarga Berencana(KB). Pada tahun 1967 pertumbuhan penduduk Indonesia
mencapai 2,6% dan pada tahun 1996 telah menurun drastis menjadi 1,6%. Sampai
sekarang program KB di Indonesia sebagai salah satu program yang paling sukses
di dunia, sehingga menarik perhatian dunia untuk mengikuti kesuksesan
Indonesia.
Posyandu
dengan 5 programnya yaitu, KIA, KB, Gizi, Penanggulangan Diare dan Imunisasi.
Posyandu bukan saja untuk pelayanan balita tetapi juga untuk pelayanan ibu
hamil. Bahkan pada waktu waktu tertentu untuk promosi dan distribusi Vit. A,
FE, Garam Yodium, dan suplemen gizi lainnya dan mobilisasi sosial seperti PIN,
campak dan Vit. A.
Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat).
7.
Kebijakan bidang industri
- Mengembangkan jaringan informasi, komunikasi, dan transportasi untuk memperlancar arus komunikasi antarwilayah di nusantara, misalnya program satelit palapa.
- Mengembangkan industri pertanian.
- Mengembangkan industri minyak dan gas bumi.
- Perkembangan industri galangan kapal di surabaya yang dikelola oleh oleh PT PAL Indonesia.
- Pengembangan industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) yang kemudian berubah menjadi PT Dirgantara Indonesia.
- Pembangunan kawasan industri di daerah Jakarta, Cilacap, Surabaya, Medan dan Batam.
- Sejak tahun 1985 pemerintah mengeluarkan kebijakan deregulasi di bidang industri dan investasi.
8.
Kebijakan bidang sosial budaya dan kemasyarakatan
- Pemerintah mengontrol pelajaran sejarah untuk anak sekolah melalui buku dan film G 30 S/PKI diputar TVRI setiap tahun pada tanggal 30 September. Pemerintah menginginkan sebagai pengingat terhadap bahaya laten PKI dan memuja kepahlawanan Jenderal Soeharto dan film lain adalah Janur Kuning.
- Pemerintah mendukung kirap remaja indonesia yaitu : parade keliling pemuda indonesia yang diselenggarakan dua tahun sekali oleh Yayasan Tiara Indonesia pimpinan Siti Hardijanti Rukmana (Mbak Tutut) sejak tahun 1989. Mereka menjelajah desa-desa di Indonesia dengan kegiatan seperti menyalurkan air bersih, memperbaiki rumah desa, membersihkan rumah ibadah, menanam pohon serta membersihkan makam serta mengadakan diskusi dan pertunjukan seni.
- Pemerintah menempatkan Departemen Penerangan dalam posisi yang sangat penting. Departemen Penerangan mengharuskan setiap media massa memiliki SIUPP dan mengendalikannya secara ketat melalui Undang-undang pokok pers no 12 tahun 1982 dan media yang melanggar akan dibatalkan SIUPP-nya.
- Untuk mengendalikan mahasiswa gerakan mahasiswa maka diberlakukan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK) pada tahun 1978.
- Memperoleh pinjaman dari negara-negara barat dan lembaga keuangan seperti IGGI IMF dan Bank Dunia .
- Liberalisasi perdagangan dan investasi dibuka selebar-lebarnya. Inilah yang membuat indonesia terikat pada kekuatan modal asing.
C.
Penyimpangan Kebijakan Pada Masa Orde Baru
1. Dalam
hal konstitusi
- Perubahan kekuasaan yang statis
- Perekrutan politik yang tertutup
- Pemilihan umum yang kurang demokratis
- Kurangnya jaminan hak asasi manusia
2. Di bidang politik, antara lain:
Tidak berfungsinya kontrol dari lembaga
kenegaraan politik dan sosial, karena didominasi kekuasaan presiden/eksekutif
yang tertutup sehingga memicu budaya korupsi kolusi dan nepotisme.
3. Di bidang hukum, antara lain:
- Tidak tegaknya supremasi hukum karena penegak hukum tidak konsisten, adanya mafia peradilan, dan banyaknya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini tidak menjamin rasa adil, pengayoman dan kepastian hukum bagi masyarakat.
- Ada penyimpangan sekurang-kurangnya 79 Kepres (1993-1998) yang dijadikan alat kekuasaan sehingga penyelewengan terlindungi secara legal dan berlangsung lama (hasil kajian hukum masyarakat transparansi Indonesia).
4. Di
bidang ekonomi, antara lain:
- Keberhasilan pembangunan yang tidak merata menimbulkan kesenjangan antara yang kaya dan miskin.
- Bercampurnya institusi negara dan swasta.
- Perkembangan utang luar negeri dari tahun ke tahun cenderung meningkat.
- Terjadi pemusatan kekuasaan di tangan presiden, sehingga pemerintahan dijalankan secara otoriter
- Terjadi monopol penafsiran Pancasila. Pancasila ditafsirkan sesuai keinginan pemerintah untuk membenarkan tindakan – tindakannya.
- Pemerintah campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman, sehingga kekuasaan kehakiman tidak merdeka.
- Terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme yang luar biasa parahnya sehingga merusak segala aspek kehidupan, dan berakibat pada terjadinya krisis multidimensi
- Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua,
- Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya,
- Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibreidel,
- Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program “Penembakan Misterius” (petrus).
BAB III
KESIMPULAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan
uraian bahasan “Sejarah Orde Baru” dapat disimpulkan bahwa :
1. Orde Baru adalah era pemerintahan Soeharto dari tahun 1966-1998 yang menggantikan Orde Lama yaitu pada masa pemerintahan Soekarno.
1. Orde Baru adalah era pemerintahan Soeharto dari tahun 1966-1998 yang menggantikan Orde Lama yaitu pada masa pemerintahan Soekarno.
2.
Perombakan besar pada masa orde baru oleh Soeharto berpengaruh besar pada
majunya Negara Indonesia, namun seiring dengan banyaknya korupsi merajalela
pada zaman itu ada pula pengaruh negatifnya.
DAFTAR PUSTAKA
Mustaqim Muhamad. Makalah
Sejarah Orde Baru. http://jasapembuattugassekolah.blogspot.com. Diakses pada: Senin, 25 Juni 2018
Istavita Utama. Maakalah Sejarah Orde Baru. https://underpaper.blogspot.com.
Diakses pada: Kamis, 28 Juni 2018
Ai Koyyimah. 2016. Makalah Dampak Orde Baru. http://aikoyyimahberbagiilmu.blogspot.com/2016/01/makalah-dampak-orde-baru.html. Diakses pada: Kamis, 28 Juni 2018
Download Makalah Sejarah Orde Baru