Makalah Sejarah Orde Baru - Download Makalah Gratis File Docx
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang
Maha Kuasa atas terselesaikannya makalahyang berjudul “Orde Baru”. Makalah yang
masih perlu dikembangkan lebih jauh ini diharapkan dapat memberikan manfaat
bagi semua pihak yang membacanya. Secara garis besar makalah ini memuat latar
belakangtentengpolitik dalam negri era order baru, kehidupan di bidangekonomi
pada masa orde baru, perkembangan sosial budaya pada masa orde baru.
Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan,
bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, penulis tidak mungkin
menyelesaiakan penyusunan makalah ini, untuk itu ucapan terima
kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis
sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif, terutama dari
Ibu Endang Dwi Astuti S.Pd dan teman-teman
kelas XII IPA
Penulis
Download Makalah Sejarah Orde Baru
******
BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Orde baru merupakan sebuah istilah yang
digunakan untuk memisahkan antara kekuasaanmasa Sukarno (Orde Lama) dengan masa
Suharto. Sebagai masa yang menandai sebuah masa baru setelah pemberontakan
Gerakan 30 September tahun 1965. Orde baru lahir sebagai upayauntuk: mengoreksi
total penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama, penataan kembali seluruh
aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia,melaksanakan Pancasila dan
UUD1945 secara murni dan konsekuen dan menyusun kembali kekuatan bangsa untuk
menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa.
B.
Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah di atas, terdapat
beberapa masalah yang akan dibahas dalam makalah ini, yaitu:
1.
Bagaiman latar belakang lahirnya orde baru ?
2.
Bagaimana politik dalam
negri pada masa orde baru ?
3.
Bagaimana kehidupan bidang ekonomi pada masa
orde baru ?
4.
Bagaimana perkembangan social budaya pada masa
orde baru ?
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Latar
Belakang Lahirnya Orde Baru
Orde baru lahir karena dilatarbelakangi oleh
beberapa hal, antara lain :
Terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965.
Keadaan politik dan keamanan negara menjadi
kacau karena peristiwa Gerakan 30September 1965 ditambah adanya konflik di
angkatan darat yang sudah berlangsung lama. Keadaan perekonomian semakin
memburuk dimana inflasi mencapai 600% sedangkanupaya pemerintah melakukan
devaluasi rupiah dan kenaikan harga bahan bakar menyebabkan timbulnya
keresahan masyarakat.
Reaksi keras dan meluas dari masyarakat yang
mengutuk peristiwa pembunuhan besar- besaran yang dilakukan oleh PKI.
Rakyat melakukan demonstrasi menuntut agar PKI berserta Organisasi Masanya
dibubarkan serta tokoh-tokohnya diadili.
Kesatuan aksi (KAMI,KAPI,KAPPI,KASI,dsb) yang
ada di masyarakat bergabungmembentuk Kesatuan Aksi berupa ³Front Pancasila´
yang selanjutnya lebih dikenaldengan ³Angkatan 66´ untuk menghacurkan tokoh
yang terlibat dalam Gerakan 30September 1965.
Kesatuan Aksi ³Front Pancasila´ pada 10 Januari
1966 di depan gedung DPR-GR mengajukan tuntutan’’TRITURA(Tri Tuntutan
Rakyat).
Upaya reshuffle kabinet Dwikora pada 21
Februari 1966 dan Pembentukan KabinetSeratus Menteri tidak juga memuaskan
rakyat sebab rakyat menganggap di kabinettersebut duduk tokoh-tokoh yang terlibat
dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965.
Wibawa dan kekuasaan presiden Sukarno semakin
menurun setelah upaya untuk mengadili tokoh-tokoh yang terlibat dalam
peristiwa Gerakan 30 September 1965 tidak berhasil dilakukan
meskipun telah dibentuk Mahkamah Militer Luar Biasa(Mahmilub)
Sidang Paripurna kabinet dalam rangka mencari
solusi dari masalah yang sedang bergejolak tak juga berhasil. Maka
Presiden mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (SUPERSEMAR) yang
ditujukan bagi Letjen Suharto guna mengambil langkah yang dianggap perlu untuk
mengatasi keadaan negara yang semakin kacau dan sulit dikendalikan.
Upaya menuju pemerintahan Orde Baru :
Setelah dikelurkan Supersemar maka mulailah
dilakukan penataan pada kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan
Pancasila dan UUD 1945.Penataan dilakukan didalam lingkungan lembaga tertinggi
negara dan pemerintahan. Dikeluarkannya Supersemar berdampak semakin
besarnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah karena Suharto berhasil
memulihkan keamanan dan membubarkan PKI. Munculnya konflik dualisme
kepemimpinan nasional di Indonesia.
Hal ini disebabkan karena saat itu Soekarno
masih berkuasa sebagai presiden sementara Soeharto menjadi pelaksana
pemerintahan. Konflik Dualisme inilah yang membawa Suharto mencapai puncak kekuasaannya
karena akhirnya Sukarno mengundurkan diri dan menyerahkan
kekuasaan pemerintahan kepada Suharto.Pada tanggal 23 Februari 1967, MPRS
menyelenggarakan sidang istimewa untuk mengukuhkan pengunduran diri
Presiden Sukarno dan mengangkat Suharto sebagai pejabatPresiden RI.
Dengan Tap MPRS No. XXXIII/1967 MPRS mencabut
kekuasaan pemerintahan negara dan menarik kembali mandat MPRS dari
Presiden Sukarno .Tanggal 12Maret 1967 Jendral Suharto dilantik sebagai Pejabat
Presiden Republik Indonesia. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde
Lama dan dimulainya kekuasaan Orde Baru. PadaSidang Umum bulan Maret 1968 MPRS
mengangkat Jendral Suharto sebagai Presiden Republik Indonesia
2.2 Perkembangan politik masa orde baru
1.Politik Dalam Negeri Era Order Baru.
Pembentukan Kabinet Pembangunan Kabinet awal
pada masa peralihan kekuasaan (28 Juli 1966) adalah Kabinet AMPERA dengan tugas
yang dikenal dengan nama Dwi Darma Kabinet Amper yaitu untuk menciptakan
stabilitas politik dan ekonomi sebagai persyaratan untuk melaksanakan
pembangunan nasional. Program Kabinet AMPERA yang disebutCatur Karya Kabinet
AMPERA adalah sebagai berikut.
1.
Memperbaiki kehidupan rakyat terutama di bidang
sandang dan pangan
2.
Melaksanakan pemilihan Umum dalam batas waktu
yakni 5 Juli 1968.
3.
Melaksanakan politik luar negeri yang bebas
aktif untuk kepentingan nasional.
4.
Melanjutkan perjuangan anti imperialisme dan
kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.
Selanjutnya setelah sidang MPRS tahun 1968
menetapkan Suharto sebagai presiden untuk masa jabatan 5 tahun maka dibentuklah
kabinet yang baru dengan nama Kabinet Pembangunan.
Penyederhanaan dan Pengelompokan Partai
Politik Setelah pemilu 1971 maka dilakukan penyederhanakan jumlah partai
tetapi bukan berarti menghapuskan partai tertentu sehingga dilakukan
penggabungan (fusi) sejumlah partai. Sehingga pelaksanaannya kepartaian tidak
lagi didasarkan pada ideologi tetapi atas persamaan program. Penggabungan
tersebut menghasilkan tiga kekuatan sosial-politik, yaitu:
1.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan
fusi dari NU, Parmusi, PSII, danPartai Islam Perti yang dilakukan pada tanggal
5 Januari 1973 (kelompok partai politik Islam).
2.
Partai Demokrasi Indonesia (PDI), merupakan
fusi dari PNI, Partai Katolik, PartaiMurba, IPKI, dan Parkindo (kelompok partai
politik yang bersifat nasionalis).
3.
Golongan karya (golkar)
Pemilihan Umum Selama masa Orde Baru telah
berhasil melaksanakan pemilihan umum sebanyak enam kali yang
diselenggarakan setiap lima tahun sekali, yaitu: tahun 1971, 1977,1982, 1987,
1992, dan1997..
Mengadakan Penentuan Pendapat Rakyat (Perpera)
di Irian Barat pada tanggal 2 Agustus 1969.
Kebijakan lain yang di ambil pemerintah Orde
baru adalah menetapkan peran ganda ABRI yang di kenal dengan Dwifungsi ABRI. ABRIt
idak hanya berperan dalam bidang pertahanan dan keamanan Negara tetapi juga
berperan di bidang politik.Hal terbukti dari banyaknya anggota ABRI yang
ternyata memegang jabatan sipilseperti walikota,bupati dan gubenur bahkan ABRI
memiliki jatah di keanggotaanMPR/DPR.Alasan yang mendasari kebijakan tersebut
tertuang dalam pasal27 ayat (1)UUD 1945.Pasal tersebut mengemukakan bahnwa
“segala warga Negarabersama kedudukankannya di dalam hukum dan pemerintahan itu
dengan tidakada kecualinya.Bukan hanya pada bidang politikpemerintahan,ternyata
kedudkan ABRI dalam masyarakat Indonesia juga merambat di sector ekonomi.Banyak
anggota ABRI menjadi kepala skepala BUMN maupun komisarisdi berbagai perusahaan
swasta .
2.3 Kehidupan
Bidang Ekonomi Orde Baru
Pada masa Demokrasi Terpimpin, Negara bersama
aparat ekonominya mendominasi seluruh kegiatan ekonomi sehingga mematikan
potensi dan kreasi unit-unit ekonomi swasta. Sehingga, pada permulaan Orde Baru
program pemerintah berorientasi pada usaha penyelamtan ekonomi nasioanl
terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan Negara
dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat . Tindakan pemerintah ini dilakukan
karena adanya kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat
inflasi kurang lebih 650 % setahun. Hal itu menjadi penyebab kurang lancarnya
program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah.
Oleh karena itu pemerintah menempuh cara
sebagai berikut :
A. Stabilisasi dan
Rehabilitasi Ekonomi ekonomi yang kacau sebagai peninggalan masa
Demokrasi terpimpin, pemerintah menempuh cara:
·
Mengeluarkan Ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1966
tentang pembangunan
·
MPRS mengeluarkan garis program pembangunan,
yakni program penyelematan, program stabilitas dan rehabilitasi, serta program
pembangunan.
Program pemerintah
diarahkan pada upaya penyelamatan ekonomi nasional terutama stabilisasi dan
rehabilitasi ekonomi. Stabilisasi berarti mengendaliakan inflasi agar harga
barang-barang tidak melonjak terus. Sedangkan Rehabilitasi adalah perbaikan
secara fisik sarana dan prasarana ekonomi. Hakikat dari kebijakan ini adalah
pembinaan sistem ekonomi berencana yang menjamin berlangsungnya demokrasi
ekonomi kearah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
Langkah-langakah
yang diambil Kabinet pada saat itu yang mengacu pada Tap MPRS tersebut adalah
sbb :
1.
Mendobrak
kemacetan ekonomi dan memperbaiki sektor-sektor yang menyebabkan kemacetan, seperti:
·
rendahnya
penerimaan Negara,
·
tinggi
dan tidak efisiennya pengeluaran Negara,
·
terlalu
banyak dan tidak produktifnya ekspansi kredit bank,
·
terlalu
banyak tunggakan hutang luar negeri,
·
penggunaan
devisa bagi impor yang sering kurang berorientasi pada kebutuhan prasarana.
2.
Debirokrtisasi untuk memperlancar kegiatan
perekonomian.
3.
Berorientasi
pada kepentingan produsen kecil
Untuk melaksanakan langkah-langkah penyelamatan tersebut maka ditempuh cara:
Untuk melaksanakan langkah-langkah penyelamatan tersebut maka ditempuh cara:
·
mengadakan
operasi pajak,
·
cara
pemungutan pajak baru bagi pendapatan perorangan dan kekayaan dengan menghitung
pajak sendiri dan menghitung pajak orang
·
penghematan
pengeluaran pemerintah (pengeluaran konsumtif dan rutin), serta menghapuskan
subsidi bagi perusahaan Negara membatasi kredit bank dan menghapuskan kredit
impor
Program
stabilisasi dilakukan dengan cara membendung laju inflasi. Hasilnya bertolak
belakang dengan perbaikan inflasi sebab harga bahan kebutuhan pokok melonjak
namun inflasi berhasil dibendung (pada tahun 1967- awal 1968). Sesudah kabinet
pembangunan dibentuk pada bulan juli 1968 berdasarkan Tap MPRS
NO.XLI/MPRS/1968, kebijakn ekonomi pemerintah dialihkan pada pengendalian yang
ketat terhadap gerak harga barang khususnya sandang, pangan,dan kurs valas.
Sejak saat itu kestabilan ekonomi nasional relatif tercapai sebab sejak 1966
kenaikan harga bahan-bahan pokok dan valas dapat diatasi.
Program rehabilitasi
dilakukan dengan berusaha memulihkan kemampuan berproduksi. Selam 10 tahun
mengalami kelumpuhan dan kerusakan pada prasarana ekonomi dan sosial. Lembaga
perkreditan desa, gerakan koperasi, perbankan disalahgunakan dan dijadikan alat
kekuasaan oleh golongan dan kepentingan tertentu. Dampaknya lembaga tidak dapat
melaksanakan fungsinya sebagai penyusun dan perbaikan tata hidup masyarakat.
B. Kerja
Sama Luar Negri
Keadaan ekonomi Indonesia paska Orde Lama sangat parah,hutangnya mencapai
2,3-2,7 miliar sehingga pemerintah Indonesia meminta Negara-negara kreditor
untuk dapat menunda pembayaran kembali utang Indonesia. Pemerintah mengikuti
perundingan dengan Negara-negara kreditor di Tokyo Jepang pada 19-20 September
1966 yang menanggapi baik usaha pemerintah Indonesia bahwa devisa ekspornya
akan digunakan untuk pembayaran utang yang selanjutnya akan dipakai untuk
mengimpor bahan-bahan baku. Perundingan dilanjutkan di Paris, Perancis dan
dicapai kesepakatan sebagai berikut:
Utang-utang Indonesia yang seharusnya dibayar tahun 1968 ditunda
pembayarannya hingga tahun 1972-1979
Utang-utang Indonesia yang seharusnya dibayar tahun1969 dab 1970
dipertimbangkan untuk ditunda juga pembayarannya.
Perundingan dilanjutkan di Amsterdam, Belanda pada tanggal 23-24 Februari
1967. Perundingan itu bertujuan membicarakan kebutuhan Indonesia akan bantuan
luar negri serta kemungkinan pemberian bantuan dengan syarat lunak yang
selanjutnya dikenal dengan IGGI (Inter Governmental Group for Indonesia).
Melalui pertemuan itu pemerintah Indonesia berhasil mengusahakn bantuan luar
negri. Indonesia mendapatkan penangguhan dan keinginan syarat-syarat pembayaran
utangnya
1.
Pembangunan
Nasional
Dilakukan pembangunan nasional pada masa orde
baru dengan tujuan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945. Arah dan kebijaksanaan ekonominya adalah pembangunan
pada segala bidang. Pedoman pembangunan nasional adalah Trilogi Pembangunan dan
Delapan Jalur Pemerataan. Inti dari kedua pedoman tersebut adalah kesejahteraan
bagi semua lapisan masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil.
Isi trilogi Pembangunan adalah sebagai berikut:
·
Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya
menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
·
Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
·
Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis
Pelaksanannya
pembanguanan nasional dilakukan secara bertahap yaitu:
·
Jangka panjang mencakup periode 25 sampai 30
tahun
·
Jangka pendek mencakup periode 5 tahun (pelita
/ pembangunan lima tahun), merupakan jabaran lebih rinci dari pembangunan
jangka panjang sehingga tiap pelita akan selalu saling
berkaitan/berkesinambungan
.
Selama periode
Orde Baru terdapat 6 pelita, yaitu:
·
Pelita I
Dilaksanakan
pada 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974 yang menjadi landasan awal pembangunan
ORBA.
Tujuan Pelita I : untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap berikutnya.
Sasaran Pelita I : pangan, sandang, perbaikan prasarana,perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani.
Titik Berat Pelita I : pembanguan bidang pertanian sesuai dengan tujuan untuk mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan bidang pertanian, karena mayoritas penduduk Indonesia masih hidup dari hasil pertanian.
Muncul peristiwa marali (malapetaka limabelas januari) terjadi pada tanggal 15-16 Januari 1974 bertepatan dengan kedatangan PM Jepang Tanaka ke Indonesia. Peristiwa ini merupakan kelanjutan demonstrasi para mahasiswa yang menuntut Jepang agar tidak melakukan dominasi ekonomi di Indonesia sebab produk barang Jepang terlalu banyak beredar di Indonesia. Terjadilah pengrusakan dan pembakaran barang-barang buatan Jepang.
Tujuan Pelita I : untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap berikutnya.
Sasaran Pelita I : pangan, sandang, perbaikan prasarana,perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani.
Titik Berat Pelita I : pembanguan bidang pertanian sesuai dengan tujuan untuk mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan bidang pertanian, karena mayoritas penduduk Indonesia masih hidup dari hasil pertanian.
Muncul peristiwa marali (malapetaka limabelas januari) terjadi pada tanggal 15-16 Januari 1974 bertepatan dengan kedatangan PM Jepang Tanaka ke Indonesia. Peristiwa ini merupakan kelanjutan demonstrasi para mahasiswa yang menuntut Jepang agar tidak melakukan dominasi ekonomi di Indonesia sebab produk barang Jepang terlalu banyak beredar di Indonesia. Terjadilah pengrusakan dan pembakaran barang-barang buatan Jepang.
·
Pelita II
Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1974 hingga
31 Maret 1979.
Sasaran Utamanya adalah tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat dan memperluas kesempatan kerja. Pelaksanaan Pelita II cukup berhasil, pertimbuhan ekonomi rata-rata mencapai 7% per tahun. Pada awal pemerintahan Orde Baru laju inflasi mencapai 60% dan pada akhir Pelita I laju inflasi turun menjadi 47%. Selanjutnya pada tahun keempat Pelita II, inflasi menjadi 9,5%.
Sasaran Utamanya adalah tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat dan memperluas kesempatan kerja. Pelaksanaan Pelita II cukup berhasil, pertimbuhan ekonomi rata-rata mencapai 7% per tahun. Pada awal pemerintahan Orde Baru laju inflasi mencapai 60% dan pada akhir Pelita I laju inflasi turun menjadi 47%. Selanjutnya pada tahun keempat Pelita II, inflasi menjadi 9,5%.
·
Pelita III
Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1979 hingga 31 Maret 1984. Pelita III pembangunan masih berdasarkan pada Trilogi Pembangunan dengan penekanan lebih menonjol pada segi pemerataan yang dikenal dengan Delapan Jalur Pemerataan, yaitu:
Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1979 hingga 31 Maret 1984. Pelita III pembangunan masih berdasarkan pada Trilogi Pembangunan dengan penekanan lebih menonjol pada segi pemerataan yang dikenal dengan Delapan Jalur Pemerataan, yaitu:
a)
Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat,
khususnya sandang, pangan, dan perumahan
b)
Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan
pelayanan kesehatan.
c)
Pemerataan pembagian pendapatan
d)
Pemerataan kesempatan kerja
e)
Pemerataan kesempatan berusaha
f)
Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam
pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum perempuan
g)
Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh
wilayah tanah air
h)
Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan
·
Pelita IV
Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1984 hingga 31 Maret 1989. titik beratnya adalah sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri. Terjadi resesi pada awal tahun 1980 yang berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan moneter dan fiskal sehingga kelangsungan pembangunan ekonomi dapat dipertahankan
Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1984 hingga 31 Maret 1989. titik beratnya adalah sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri. Terjadi resesi pada awal tahun 1980 yang berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan moneter dan fiskal sehingga kelangsungan pembangunan ekonomi dapat dipertahankan
·
Pelita V
Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1989 hingga 31 Maret 1994. Titik beratnya pada sektor pertnian dan industri. Indonesia memiliki kondisi ekonomi yang cukup baik dengan pertumbuhan rata-rata 6,8% per tahun. Posisi perdagangan luar negri memperlihatkan gambaran yang menggembirakan. Peningkatan ekspor lebih baik dibanding sebelumnya.
Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1989 hingga 31 Maret 1994. Titik beratnya pada sektor pertnian dan industri. Indonesia memiliki kondisi ekonomi yang cukup baik dengan pertumbuhan rata-rata 6,8% per tahun. Posisi perdagangan luar negri memperlihatkan gambaran yang menggembirakan. Peningkatan ekspor lebih baik dibanding sebelumnya.
·
Pelita VI
Dilaksankan pada tanggal 1 April 1994 hingga 31 Maret 1999. Titik beratnya pada pembangunan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembanguan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Pada periode ini terjadi krisis moneter yang melanda Negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Karena krisis moneter dan peristiwa plitik dalam negri yang mengganggu perekonomian menyebabkan rezim Orde Baru runtuh.
Dilaksankan pada tanggal 1 April 1994 hingga 31 Maret 1999. Titik beratnya pada pembangunan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembanguan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Pada periode ini terjadi krisis moneter yang melanda Negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Karena krisis moneter dan peristiwa plitik dalam negri yang mengganggu perekonomian menyebabkan rezim Orde Baru runtuh.
2.
Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi masa Orde Baru
Dampak Positif
Dari Kebijakan Politik Pemerintahan Orba, Pemerintah mampu membangun pondasi
yang kuat bagi kekuasaan lembaga kepresidenan yang membuat semakin kuatnya
peran Negara dalam masyarakat. Situasi keamanan pada masa ORBA relatif aman dan
terjaga dengan baik karena pemerintah mampu mengatasi semua tindakan dan sikap
yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Dilakukan peleburan partai
dimaksudkan agar pemerintah dapat mengontrol parpol.
Dampak Negatif dari Kebijakan Politik
Pemerimtah ORBA:
a.
Terbentuk
pemerintahan orde baru yang bersifat otoriter, dominatif, dan sentralis.
b.
Otoritarianisme
merambah segenap aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk
kehidupan politik yang sangat merugikan rakyat.
c.
Pemerintah
Orde Baru gagal memberikan pelajaran berdemokrasi yang baik dan benar kepada
rakyat Indonesia. Golkar menjadi alat politik untuk mencapai stabilitas yang
diinginkan, sementara 2 paratai lainnya hanya sebagai boneka agar tercipta
citra sebagai Negara demokrasi.
d.
Sistem
perwakilan bersifat semu bahkan hanya dijadikan topeng untuk melanggengkan
sebuah kekuasaan secara sepihak. Dalam setiap pemilihan presiden melalui MPR
Suharto selalu terpilih.
e.
Demokratisasi
yang terbentuk didasarkan pada KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) sehingga
banyak wakil rakyat yang duduk di MPR/DPR yang tidak mengenal rakyat dan daerah
yang diwakilinya.
f.
Kebijakn
politik teramat birokratis, tidak demokratis, dan cenderung KKN.
g.
Dwifungsi
ABRI terlalu mengakar masuk ke sendi-sendi kehidupan bebangsa dan benegara
bahkan pada bidang-bidang yang seharusnya masyarakat yang berperan besar terisi
oleh personel TNI dan Polri. Dunia bisnis tidak luput dari intervensi TNI/Polri.
h.
Kondisi
politik lebih payah dengan adnya upaya penegakan hukum yang sangat lemah.
Dimana hukum hanya diciptakan untuk keuntungan pemerimtah yang berkuasa
sehingga tidak mampu mengadili para konglomerat yang telah menghabisi uang
rakyat.
Dampak Positif
Kebijakan Ekonomi Orde Baru
a.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap
program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnya pun dapat
dilihat secara konkrit.
b.
Indonesia mengubah ststus dari Negara pengimpor
beras terbesar menjadi bangsa yang memenuhi kebutuhan beras sendiri (swasembada
beras).
c.
Penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan
perbaikan kesejahteraan rakyat.
d.
Penurunan angka kematian bayi dan angka
partisipasi pendidikan dasar yang semakin meningkat.
Dampak Negatif Kebijakan Ekonomi Orde Baru
a.
Kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan
summer daya alam.
b.
Perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan
pekerjaan, antar kelompok dalam masyarakat tersa semakin tajam.
c.
Terciptalah kelompok yang terpinggirkan
(marginalisasi sosial).
d.
Menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang erat
dengan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).
e.
Pembangunan yang dilakukan hasilnya hanya dapat
dinikmati oleh sebagian kecil kalangan masyarakat, pembangunan cenderung
terpusat dan tidak merata.
f.
Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan
ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dam sosial yang demokratis
dan berkeadilan.
g.
Meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat tapi
secara fundamental pembangunan ekonomi sangat rapuh.
h.
Pembangunan tidak merata, tampak dengan adanya
kemiskinan disejumlah wilayah yang justru menjadi penyumbang devisa terbesar
seperti Riau, Kalimantan Timur, dan Irian. Faktor inilah yang selanjutnya ikut
menjadi penyebab terpuruknya perekonomian nasional Indonesia menkelang akhir
tahun 1997.
C.
Kehidupan
Bidang Sosial-Budaya Era Orde Baru
Masa Orde Baru diakui telah banyak mencapai
kemajuan dalam proses untuk mewujudkan cita-cita nasional. Dalam kehidupan
sosial budaya, masyarakat dapat digambarkan dari berbagai sisi. Selama
dasawarsa 1970-an lajupertumbuhan penduduk mencapai 2,3% setiap tahun. Dalam
tahun tahun awal 1990-an angka tadi dapat diturunkan menjadi sekitar 1,6%
setiap tahun. Jika awal tahun 1970-an penduduk Indonesia mempunyai harapan
hidup rata-rata sekitar 50 tahun maka pada tahun 1990-an harapan hidup lebih
dari 61 tahun. Dalam kurun waktu yang sama angka kematian bayi menurun dari 142
untuk setiap 1000 kelahiran hidup menjadi 63 untuk setiap 1000 kelahiran hidup.
Hal ini antara lain dimungkinkan makin meningkatnya pelayanan kesehatan bagi
masyarakat. Sebagai contoh adanya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan
Pos Pelayanan Terpadu sampai di tingkat desa atau RT.
Dalam himpunan Tap MPR Tahun 1993 di bidang
pendidikan, fasilitas pendidikan dasar sudah makin merata. Pada tahun 1968
fasilitas sekolah dasar yang ada hanya dapat menampung sekitar 41% dari seluruh
anak yang berumur sekolah dasar. Fasilitas sekolah dasar yang telah dibangun di
pelosok tanah air praktis mampu menampung anak Indonesia yang berusia sekolah
dasar. Kondisi ini merupakan landasan kuat menuju pelaksanan wajib belajar 9
tahun di tahun-tahun yang akan datang. Sementara itu, jumlah rakyat yang masih
buta huruf telah menurun dari 39% dalam tahun 1971 menjadi sekitar 17% di
tahuan1990-an.
Dampak dari pemerataan pendidikan juga terlihat
dari meningkatnya tingkat pendidikan angkatan kerja. Dalam tahun 1971 hampir
43% dari seluruh angkatan kerja tidak atau belum pernah sekolah. Pada tahun
1990-an jumlah yang tidak atau belum pernah sekolah menurun menjadi sekitar
17%. Dalam kurun waktu yang sama angkatan kerja yang berpendidikan SMA ke atas
adalah meningkat dari 2,8% dari seluruh angkatan kerja menjadi hampir 15%.
Peningkatan mutu angkatan kerja akan mempunyai dampak yang luas bagi laju
pembangunan di waktui-waktu yang akan datang.
Kebinekaan Indonesia dari berbagai hal (suku,
agama, ras, budaya, antar golongan dsb.) yang mempunyai peluang yang tinggi
akan terjadinya konflik, maka masa Orde Baru memunculkan kebijakan yang terkait
dengan pemahaman dan pengamalan terhadap dasar negara Pancasila. Berdasarkan
Ketetapan MPR No.II/MPR/1978 ditetapkan tentang P-4 yaitu Pedoman Penghayatan
dan Pengamalan Pancasila (Eka Parasetia Pancakarsa). Dengan Pancasila akan
dapat memberikan kekuatan, jiwa kepada bangsa Indonesia serta membimbing dalam
mengejar kehidupan lahir dan batin yang makin baik menuju masyarakat yang adil
dan makmur. Dengan penghayatan terhadap Pancasila oleh manusia Indonesia akan
terasa dan terwujudlah Pancasila dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Karena
itulah diperlukan suatu pedoman yang dapat menjadi penuntun dan pegangan hidup
bagi sikap dan tingkah laku setiap orang Indonesia. Untuk melaksanakan semua
ini dilakukanlah penataran-penataran baik melalui cara-cara formal, maupun
non-formal sehingga di tradisikan sebagai gerakan Budaya.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
·
Lahirnya orde baru dilator belakangi oleh
terjadinya G30S 1965, diikuti dengan kondisi politik, keamanan dan ekonomi
yang kacau (inflasi tinggi). Wibawa presiden Sukarno semakin menurun setelah
gagal mengadili tokoh-tokoh yang terlibat G30S. Presiden mengeluarkan
SUPERSEMAR 1966 bagi Letjen Suharto guna mengambil langkah yang dianggap perlu
untuk memperbaiki keadaan negara. Akhirnya Presiden Sukarnomengundurkan diri
dan digantikan oleh Presiden Suharto.
·
Perkembangan politik pada masa orde baru
diawali dari penataan politik dalam negeri yaitu setelah sidang MPRS 1968
menetapkan Suharto sebagai presiden dan dibentuklah Kabinet Pembangunan,
penyederhanaan dan pengelompokan partai politik, pemilihan umum serta
mengadakan Perpera di Irian Barat pada 2 Agustus 1969. Kedua,
melakukan penataan politik luar negeri yaitu dengan kembali menjadi
anggota PBB serta normalisasi hubungan dengan beberapa negara.
·
Pada masa awal Orde Baru pembangunan ekonomi di
Indonesia maju pesat mulai dari pendapatan perkapita, pertanian,
pembangunan infrastruktur dll. Upaya pembangunanekonomi dilaksanakan melalui
REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) yangdimulai pada tanggal 1 April
1969. Namun pada akhir tahun 1997 Indonesia dilandakrisis ekonomi. Kondisi kian
terpuruk ditambah dengan KKN yang merajalela.
·
Dalam bidang social budaya pada masa orde baru
telah mengalami kemajuan. Antara lainmakinmeningkatnyapelayanankesehatan bagi
masyarakat dan fasilitas pendidikan dasar sudah makin merata dengan adanya
program wajib belajar 9 tahun. Ditetapkan tentang P-4 yaitu Pedoman Penghayatan
dan Pengamalan Pancasila (Eka Parasetia Pancakarsa)untuk menuju masyarakat yang
adil dan makmur.
B.
Saran
Dengan
permasalahan yang dialamai oleh pemerintahan pada masa Orde Baru, seperti
dengan banyaknya uatang luar negri bangsa indonesia untuk pembangunan, meskipun
pembangunan berjalan dengan lancar, tapi inonesia menanggung utang yang begitu
banyak. Selain itu, pemerintah pada zaman tersebut terjadi sentralisasi dalam
pemerintahan dan kegiatan ekonomi.
Oleh karena itu penulis memberikan salah terhada permasalah tersebut. Yaitu lakukan otonomi daerah kepada seluruh propinsi,sehingga potensi-potensi yang ada pada dareah tersebut bisa dioptimalkan dengan seefisien mungkin. Harus terjadi transparansi dalam sistem keuangan sehingga masyarakat bisa mengerti
Oleh karena itu penulis memberikan salah terhada permasalah tersebut. Yaitu lakukan otonomi daerah kepada seluruh propinsi,sehingga potensi-potensi yang ada pada dareah tersebut bisa dioptimalkan dengan seefisien mungkin. Harus terjadi transparansi dalam sistem keuangan sehingga masyarakat bisa mengerti
DAFTAR PUSTAKA
http://rinahistory.blog.friendster.com/2008/11/indonesia-masa-orde-baru/
http://id.wikipedia.org/wiki/Soeharto
http://www.indonesiaindonesia.com/f/2390-indonesia-era-orde-baru/
http://id.wikipedia.org/wiki/Soeharto
http://www.indonesiaindonesia.com/f/2390-indonesia-era-orde-baru/
Istavita
Utama. 2019. Makalah Sejarah
Orde Baru.
https://underpapers.blogspot.com. Diakses pada: Rabu, 11 September 2019
Download Makalah Sejarah Orde Baru