Makalah Kemiskinan - Download Makalah Ekonomi Gratis File Docx
BAB I
PENDAHULUAN
Salah satu hal yang paling asasi yang melekat pada manusia adalah perubahan. Perubahan menjadi sangat asasi karena pada hakikatnya semua manusia ingin berubah dan berkembang di dalam menjalani kehidupannya. Secara umum masyarakat dunia terbagi ke dalam dua bagian yaitu, masyarakat yang sedang berkembang/sudah berkembang dengan masyarakat yang tidak mampu keluar dari jebakan kemiskinan. Isu yang berkembang dan menjadi pusat perhatian sampai saai ini adalah masyarakat yang sampai saat ini belum mampu keluar dari jebakan kemiskinan.
***
Download Makalah Kemiskinan
***
Berdasarkan kriteria tersebut, Indonesia termasuk ke dalam kategori masyarakat yang sedang berkembang dan berusaha untuk keluar dari jebakan kemiskinan. Berbagai program pengentasan kemiskinan sedang gencar-gencarnya direncanakan dan direalisasikan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu dan kualitas hidup masyarakat. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat data kemiskinan di Indonesia masih cukup besar dan tidak merata. Dari 31,02 juta penduduk yang hidup miskin, sebagian besarnya menetap di Pulau Jawa.
Data lain adalah, tingkat kemiskinan di pedesaan secara signifikan cenderung masih lebih tinnggi dibandingkan dengan perkotaan. Hal ini tentunya sangat berkaitan erat dengan adanya kesenjangan modal sosial yang dimiliki desa dan kota. Tercatat tingkat kemiskinan di daerah per desaan di Indonesia mencapai 16,56 persen sedang di perkotaan adalah sebesar 9,87 persen.
Secara sederhana, kemiskinan merupakan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan tidak sekedar ketidakcukupan pendapatan dan pembangunan manusia, kemiskinan juga merupakan kerentanan dan lemahnya suara, kekuasaan, dan keterwakilan politik.
Kemiskinan merupakan isu strategis yang harus dipecahkan dan perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah karena menyangkut hak asasi manusia. Penanggulangan kemiskinan secara sinergis harus dilakukan agar seluruh warga Negara mampu menikmati kehidupan yang bermartabat. Untuk lebih memahami konsep kemiskinan tersebut, pada pembahasan kali ini akan dikaji secara lebih kompleks isu-isu mengenai kemiskinan dan upaya-upaya untuk mengurangi dan menanggulangi kemiskinan di Indonesia.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan pada alur pikir dari latar belakang tersebut, maka dapat kita lihat yang menjadi rumusan masalah adalah:
1. Apa definisi dan konsep dari kemiskinan?
2. Fenomena-fenomena apa yang sedang berkembang di masyarakat kaitannya dengan kemiskinan di Indonesia?
3. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi dan menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia?
1.3 Tujuan Makalah
1. Untuk mengetahui definisi dan konsep dari kemiskinan
2. Untuk mengetahui Fenomena-fenomena apa yang sedang berkembang di masyarakat kaitannya dengan kemiskinan di Indonesia
3. Untuk mengetahui Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi dan menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Definisi dan konsep kemiskinan
Ginandjar (1993), kemiskinan ditandai oleh pengangguran dan keterbelakangan yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan.masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi sehingga makin tertinggal jauh dari masyarakat lain yang memiliki potensi lebih tinggi. Keadaan kemiskinan umumnya diukur dengan tingkat pendapatan dan pada dasarnya dapat dibedakan dalam kemiskinan absolute dan kemiskinan relatif.
Karlsson (1978), dimensi-dimensi dari kemiskinan absolute adalah makanan, air, perumahan, kesehatan dan pemeliharaannya, pendidikan dan kesempatan kerja, sementara penyebab dari berlanjutnya kemiskinan absolute adalah tidak mencakupinya barang-barang dan jasa yang tersedia atau tidak memadainya pertumbuhan pertumbuhan ekonomi, besarnya jumlah penduduk atau peledakan populasi dan tidak meratanya distribusi sumber-sumber yang ada.
Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir ditengah masyarakat kemiskinan sebagai fenimena sosial yang telah lama ada berkembang sejalan dengan peradaban manusia. Masyarakat miskin pada umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi sehingga seringkali makin tertinggal jah dari masyarakat lain yang memiliki potensi tinggi. Substansi kemiskinan adalah kondisi deprevasi terhyadap sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar yang berupa sandang, pangan, papan dan pendidikan dasar.
Kemiskinan juga sering disandingkan dengan kesenjangan, karena masalah kesenjangan mempunyai kaitan erat dengan masalah kemiskinan. Substansi kesenjangan adalah ketidakmerataaan ekses terhadap sumber daya ekonomi. Dalam konteks kemiskinan yang dialami sebagaian besar penduduk perdesaan. Kesenjangan terletak pada akses dibidang ekonomi, keterbatasan akses ekonomi seperti pada faktor produksi telah menyebabkan seseorang tidak berdaya secara ekonomi. Adapun akses produksi itu adalah modal, pasar, sektor informal, pusat perdagangan dan sarana lain untuk melakukan aktivitas produktif.
Dengan terbatasnya aksessibilitas ini menyebabkan pendapatan yang diperoleh terbatas, sehingga akan sulit bagi mereka untuk keluar dari kemiskinan.
Adapun indikator kemiskinan, sebagai berikut;
Pertama, pendekatan absolut yang menekankan pada pemenuhan kebutuhan fisik manusia. Tolak ukur yang dipakai adalah kebutuhan keluarga dengan memperhatikan kebutuhan minimal yang harus dipenuhi oleh suatu keluarga agar dapat melangsungkan kehidupannya secara sederhana, tetapi memadai sebagai warga masyarakat yang layak. Termasuk didalamnya kebutuhan akan pangan, perumahan, sandang, pemeliharaan kesehatan dan pendidikan anak. Menurut pandangan ini kemiskinan dipahami sebagai suatu keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencapai kebutuhan fisik pada tingkat minimal dari standar kebutuhan yang sudah ditetapkan.
Kedua, adalah pendekatan relatif yang mendefinisikan kemiskinan dalam kaitannya dengan kebutuhan seseorang di dalam masyarakat. Tolak ukur yang dipakai adalah tingkat pendapatan kepala keluarga perbulan atau pertahun. Berdasarkan tolak ukur ini seseorang yang tergolong miskin ditentukan berdasarkan kedudukan relatifnya dalam masyarakat dengan memperhatikan sejauhmana mutu kehidupannya berbeda dibandingkan dengan rata-rata mutu kehidupan yang berlaku secara keseluruhan. Menurut pendekatan relatif, kemiskinan sekelompok orang dalam masyarakat yang hidup dalam keadaan melarat, terhina dan tidak layak disebabkan tidak meratanya pembagian pendapatan didalam masyarakat.
Ketiga, adalah pendekatan subjektif, opini seseorang tentang situasinya sendiri. Misal identifikasi kreteria rumah tangga miskin menurut persepsi kelompok responden wanita tua, wanita muda, pria muda, pria tua dan pemuda pemudi.
Kemiskinan dapat juga ditentukan dengan cara membandingkan tingkat pendapatan individu atau keluarga dengna pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasar minimum. Dengan demikian, tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dan tidak miskin. Konsep kemiskinan seperti ini dikenal sebagai konsep kemiskinan absolut. Pada kondisi lain bila tingkat pendapatan sudah mencapai tingkat pemenuhan kebutuhan dasar minimum, tetapi masih jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan pendapatan masyarakat disekitarnya.
2.2 Fenomena-fenomena yang sedang berkembang di masyarakat yang kaitannya dengan kemiskinan
Jumlah penduduk yang tergolong memiliki kehidupan mapan di Indonesia ternyata mengejutkan. Jika dibandingkan dengan negara Asia, jumlah penduduk mapan Indonesia merupakan 9 persen dari populasi penduduk kaya Asia. Jumlah orang mapan Indonesia mengalahkan Korea (3,2 juta jiwa), Taiwan (1,8 juta jiwa), Malaysia (1,6 juta jiwa), Hong Kong (1,2 juta jiwa) dan Singapura (700 ribu jiwa).
Total jumlah penduduk mapan di Asia mencapai 42 juta orang pada 2009 dan diperkirakan meningkat menjadi 86 juta pada 2013. Sedangkan yang masuk golongan lebih makmur atau kalangan atas jumlahnya lebih sedikit, hanya 18 juta orang. Jumlah itu diramalkan kan melonjak 18 persen menjadi 35 juta orang pada 2013. Sementara itu, untuk level tertinggi atau super kaya jumlahnya mencapai satu juta dan diperkirakan meningkat menjadi dua juta pada 2013.
Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan, kenaikan itu disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan mencapai sekitar enam persen atau lebih, yang pada gilirannya akan meningkatkan Produk Domestik Brutto. "Dampaknya akan lebih bagus jika pertumbuhan PDB lebih cepat dibanding laju pertumbuhan penduduk," ujarnya. Jika momentum pertumbuhan terus dijaga, kata Rusman, pertumbuhan akan bisa mencapai tujuh persen atau lebih. Makin bergairahnya perekonomian nasional akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan per kapita.
Mengenai hal itu, Chief Economist Danareksa Research, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan, "Meski angka kemiskinan menurun, namun jumlahnya masih besar." Beberapa tahun ke belakang, kemiskinan di Indonesia dan penanggulangannya telah menjadi prioritas pembangunan dan menjadi agenda pokok yang mengerahkan berbagai sumber daya pembangunan. Selama itu pula, dinamika kemiskinan dan penanggulangannya di Indonesia juga turut berkembang. Sampai dengan Maret 2012, tingkat kemiskinan telah turun menjadi 11.96 persen (29.13 juta jiwa). Sebelumnya, sampai dengan Maret 2011, tingkat kemiskinan nasional menurun hingga 12,49 persen, dari 13,33 persen pada tahun 2010. Selanjutnya, pada periode September 2011, tingkat kemiskinan menurun lagi menjadi 12,36 persen.
Penduduk miskin di Indonesia tersebar tidak merata. Jumlah terbesar dari penduduk miskin sebesar 57,8 persen berada di pulau Jawa. Lalu sebanyak 21 persen di Sumatera, 7,5 persen di Sulawesi, 6,2 persen di Nusa Tenggara, 4,2 persen di Maluku dan Papua dan angka terkecil sebesar 3,4 persen tersebar di Kalimantan. Angka kemiskinan tidak dapat turun dengan signifikan karena inflasi yang dirasakan oleh masyarakat miskin juga tinggi. Kondisi global yang berimbas pada situasi nasional, mendorong kenaikan harga-harga, kenaikan bahan-bahan pokok yang tertinggi di antara kelompok pengeluaran untuk bahan-bahan lainnya. Pengeluaran rumah tangga miskin untuk bahan pokok ini rentan terhadap kenaikan harga pangan.
- Februari 2008, di Makassar, Sulsel; seorang ibu (45 th) dan seorang anak balitanya (4 th) meninggal dalam kondisi 3 hari kelaparan dan diare akut. Para tetangga, begitu pula RT/RW-nya, diberitakan tidak ada yang tahu karena mereka tidak pernah meminta-minta.
- Mei 2008, seorang anak yatim laki2 usia SD di Cibinong terpaksa tidak sekolah karena harus menjaga 2 adiknya yang masih kecil. Ibunya harus mencari nafkah dengan pendapatan yang kecil sehingga tidak mencukupi untuk membayar pembantu rumah tangga.
- Jatah beras miskin (raskin) yang didrop via ke-tua RT 1 x/ bulan tidak bisa ditebus oleh yang berhak. Saat beras datang, mereka tidak sanggup mengganti biaya transportasi karena sedang tidak punya uang (karena memang benar2 miskin). Akhirnya beras dibeli oleh orang yang lebih mampu.
- Riba eceran (pinjaman bernilai kecil) banyak terja-di di kalangan orang miskin. Hutang Rp 200.000,- mesti dibayar Rp 8.000 per hari x 30 hari (bunga 20%/bulan)
- Makassar, Maret 2008, seorang ibu miskin, sehabis bersalin, berniat menjual bayinya agar bisa membayar biaya pesalinan Rp300 ribu. Di Bekasi, Maret 2008, seorang ibu membenamkan 2 anaknya sehingga mati karena kemiskinan
2.3 Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan
Klaster I
1. Program Keluarga Harapan (PKH)
PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTS diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program ini, dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.
Pelaksanaan PKH juga mendukung upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium. Lima Komponen Tujuan MDG’s yang akan terbantu oleh PKH yaitu: Pengurangan penduduk miskin dan kelaparan; Pendidikan Dasar; Kesetaraan Gender; Pengurangan angka kematian bayi dan balita; Pengurangan kematian ibu melahirkan.
2. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah pertama sebagai wujud pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun. BOS diprioritaskan untuk biaya operasional nonpersonal, meskipun dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personil dan biaya investasi. Tujuan umum program BOS untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar sembilan tahun yang bermutu. Sasaran program BOS adalah semua siswa (peserta didik) di jenjang Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsyanawiyah (MTs), termasuk Sekolah Menengah Terbuka (SMPT) dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia.
3. Program Bantuan Siswa Miskin (BSM)
Meski dana BOS diharapkan dapat meningkatkan jumlah keikutsertaan peserta didik, tapi faktanya, masih tetap saja ada siswa yang putus sekolah dan tidak melanjutkan. Penyebabnya, para orangtua kesulitan memenuhi kebutuhan pendidikan seperti baju, seragam, buku tulis dan buku cetak, sepatu, biaya transportasi, dan biaya lain-lain yang tidak ditanggung oleh dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).
Kebijakan Bantuan Siswa Miskin (BSM) bertujuan agar siswa dari kalangan tidak mampu dapat terus melanjutkan pendidikan di sekolah. Program ini bersifat bantuan bukan beasiswa, karena jika beasiswa bukan berdasarkan kemiskinan, melainkan prestasi. Dana sebesar Rp 360.000 per tahun diberikan kepada siswa tingkat SD, dipergunakan untuk keperluan sekolah, seperti, pembelian buku pelajaran, seragam sekolah, alat-alat olahraga dan keterampilan, pembayaran transportasi ke sekolah, serta keperluan lain yang berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah.
BSM adalah bantuan yang diberikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu untuk dapat melakukan kegiatan belajar di sekolah. Bantuan ini memberi peluang bagi siswa untuk mengikuti pendidikan di level yang lebih tinggi. Selain itu, bertujuan untuk mengurangi jumlah siswa putus sekolah akibat permasalahan biaya pendidikan.
Sementara bagi siswa miskin di jenjang pendidikan menengah atas pemerintah menyiapkan bantuan khusus murid miskin di jenjang SMA dan bantuan beasiswa untuk siswa miskin pada jenjang SMK. Di jenjang pendidikan tinggi, program beasiswa bagi anak kurang mampu juga digulirkan pemerintah dengan nama bantuan belajar mahasiswa miskin ber-IPK 2,5, dan beasiswa bidik misi. Bidik misi bertujuan untuk meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta didik yang berpotensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi.
4. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)
Jamkesmas adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan hampir miskin. Tujuan Jamkesmas adalah meningkatkan akses terhadap masyarakat miskin dan hampir miskin agar dapat memperoleh pelayanan kesehatan. Pada saat ini Jamkesmas melayani 76,4 juta jiwa.
5. Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN)
Raskin merupakan subsidi pangan yang diperuntukkan bagi keluarga miskin sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin. Pendistribusian beras ini diharapkan mampu menjangkau keluarga miskin dimana masing-masing keluarga akan menerima beras minimal 10 Kg/KK tiap bulan dan maksimal 20 Kg/KK tiap bulan dengan harga bersih Rp 1.000/kg di titik-titik distribusi. Keberhasilan Program Raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu: tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi.
Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Selain itu raskin bertujuan untuk meningkatkan/membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan.
Klaster II
1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
PNPM adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.
PNPM dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.
Program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat dapat dikategorikan menjadi dua yakni: (1) PNPM-Inti terdiri dari program/proyek pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan, yang mencakup PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK). (2) PNPM-Penguatan terdiri dari program-program pemberdayaan masyarakat berbasis sektor untuk mendukung penanggulangan kemiskinan yang pelaksanaannya terkait pencapaian target sektor tertentu. Pelaksanaan program-program ini di tingkat komunitas mengacu pada kerangka kebijakan PNPM Mandiri.
Klaster III
1. Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah dana pinjaman dalam bentuk Kredit Modal Kerja (KMK) dan atau Kredit Investasi (KI) dengan plafon kredit dari Rp. 5 Juta sampai dengan Rp. 500 juta. Agunan pokok KUR adalah proyek/usaha yang dibiayai, namun Pemerintah membantu menanggung melalui program penjaminan hingga maksimal 70% dari plafon kredit.
Bantuan berupa fasilitas pinjaman modal ini adalah untuk meningkatkan akses pembiayaan perbankan yang sebelumnya hanya terbatas pada usaha berskala besar dan kurang menjangkau pelaku usaha mikro kecil dan menengah seperti usaha rumah tangga dan jenis usaha mikro lain yang bersifat informal, mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM
2. Kredit Usaha Bersama (KUBE)
KUBE adalah program yang bertujuan meningkatkan kemampuan anggota KUBE di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari, ditandai dengan: meningkatnya pendapatan keluarga; meningkatnya kualitas pangan, sandang, papan, kesehatan, tingkat pendidikan; Meningkatnya kemampuan anggota KUBE dalam mengatasi masalah-masalah yang mungkin terjadi dalam keluarganya maupun dengan lingkungan sosialnya; Meningkatnya kemampuan anggota KUBE dalam menampilkan peranan-peranan sosialnya, baik dalam keluarga maupun lingkungan sosialnya.
Sasaran program KUBE adalah keluarga miskin produktif (orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan; Keluarga Miskin yang mengalami penurunan pendapatan dan kesejahteraannya atau mengalami penghentian penghasilan.
Berbagai program diatas merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Diantara program tersebut tidak ada yang lebih unggul antara satu dengan yang lainnya, semua program tersebut saling berkaitan dalam upaya mengatasi dan menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Program-program tersebut mengalami revisi seiring dengan kompleksnya kebutuhan masyarakat.
BAB III
PENUTUP
3.1 KesimpulanDimensi-dimensi dari kemiskinan absolute adalah makanan, air, perumahan, kesehatan dan pemeliharaannya, pendidikan dan kesempatan kerja, sementara penyebab dari berlanjutnya kemiskinan absolute adalah tidak mencakupinya barang-barang dan jasa yang tersedia atau tidak memadainya pertumbuhan pertumbuhan ekonomi, besarnya jumlah penduduk atau peledakan populasi dan tidak meratanya distribusi sumber-sumber yang ada.
Kemiskinan di Indonesia dan penanggulangannya telah menjadi prioritas pembangunan dan menjadi agenda pokok yang mengerahkan berbagai sumber daya pembangunan. Selama itu pula, dinamika kemiskinan dan penanggulangannya di Indonesia juga turut berkembang. Sampai dengan Maret 2012, tingkat kemiskinan telah turun menjadi 11.96 persen (29.13 juta jiwa). Sebelumnya, sampai dengan Maret 2011, tingkat kemiskinan nasional menurun hingga 12,49 persen, dari 13,33 persen pada tahun 2010. Selanjutnya, pada periode September 2011, tingkat kemiskinan menurun lagi menjadi 12,36 persen.
Kemiskinan merupakan isu strategis yang harus dipecahkan dan perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah karena menyangkut hak asasi manusia. Penanggulangan kemiskinan secara sinergis harus dilakukan agar seluruh warga Negara mampu menikmati kehidupan yang bermartabat. Berbagai upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan, diantaranya melalui program:
· Program Keluarga Harapan (PKH)
· Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
· Program Bantuan Siswa Miskin (BSM)
· Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)
· Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN)
· Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
· Kredit Usaha Rakyat (KUR)
· Kredit Usaha Bersama (KUBE)
DAFTAR PUSTAKA
Winarno adhi Prasetyo. 2011. Kemiskinan di Indonesia (makalah). http://tukangblog.blogspot.com/2011/06/kemiskinan-di-indonesia-makalah.html. Diakses pada: Kamis, 9 Agustus 2018
Fytwalker. 2011. Fenomena kemiskinan di Indonesia. http://natanwalker.blogspot.com/2011/03/fenomena-kemiskinan-di-indonesia.html. Diakses pada: Kamis, 9 Agustus 2018
Departemen Pertanian. 2006. “Rencana Pembangunan Pertanian Tahun 2005 – 2009.” Jakarta.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Program Penanggulangan Kemiskinan
Kabinet Indonesia Bersatu II.
http://www.bappenas.go.id/node/165/3630/kemiskinan-di-indonesia-dan-penanggulangannya/
Muhammad Zul Fahmi. 2012. Kemiskinan. Universitas Jendral Soedirman. Purwokerto
Anisa. 2015. Makalah Kemiskinan. http://4shared.com. Diakses pada: Kamis, 9 Agustus 2018
Istavita Utama. 2018. Makalah Kemiskinan. http://underpapers.blogspot.com. Diakses pada: Kamis, 9 Agustus 2018